Jakarta, Ekoin.co — Skema penyaluran dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui virtual account dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk menutup rapat celah penyimpangan anggaran publik. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menegaskan mekanisme baru ini membuat aliran dana jauh lebih transparan dan mudah diawasi.
Dengan pola transfer langsung dari Kementerian Keuangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Netty menyebut ruang manipulasi anggaran semakin sempit. Setiap rupiah yang bergerak dapat dipantau secara real time, sehingga potensi kebocoran bisa segera terdeteksi.
“Skema ini mempersempit ruang manipulasi karena setiap pergerakan dana dapat dipantau secara real time. Ini bentuk penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik,” ujar Netty di Jakarta, Kamis (16/1).
Ia menilai pengawasan langsung oleh Kementerian Keuangan terhadap saldo dan penggunaan dana di masing-masing SPPG sebagai terobosan penting. Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan anggaran MBG benar-benar digunakan bagi pemenuhan gizi anak-anak dan kelompok rentan, bukan “bocor” di tingkat pelaksana.
Namun demikian, Netty mengingatkan bahwa pengetatan sistem keuangan tidak boleh berdiri sendiri. Tanpa peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola di daerah, kompleksitas administrasi justru berisiko menghambat layanan di lapangan.
“Jangan sampai fokus penyediaan makanan bergizi terganggu karena persoalan teknis administrasi. Negara wajib memastikan pengelola SPPG siap secara manajerial,” tegasnya.
Di sisi lain, Netty juga menyoroti dampak positif skema ini yang membuka peluang kerja sama langsung antara SPPG dengan petani serta pemasok pangan lokal. Selain menjaga kualitas bahan makanan, pola tersebut dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi daerah.
“MBG adalah program jangka panjang. Transparansi anggaran, pengawasan ketat, dan penguatan pelaksana di daerah harus berjalan beriringan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)
